Pemprov Riau Pastikan Anggaran Pembebasan Lahan Flyover Simpang Panam Siap

TargetsNewz – PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau memastikan kesiapan anggaran untuk pembebasan lahan pembangunan Flyover Simpang Garuda Sakti atau Simpang Panam pada tahun 2026. Kepastian ini menjadi penentu agar proyek strategis tersebut dapat segera direalisasikan.

Pembebasan lahan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemprov Riau sementara pembangunan fisik jembatan layang akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Kita tahun ini sudah menyiapkan anggaran untuk kegiatan pembebasan lahan Flyover Simpang Panam Pekanbaru,” ujar Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, Selasa (13/1/2026).

Ia menjelaskan, secara teknis proyek tersebut telah siap untuk dilaksanakan. Detail Engineering Design flyover sudah disusun oleh Kementerian PU. Namun, pembangunan fisik belum dapat dimulai karena proses pembebasan lahan yang belum tuntas.

“DED Flyover Simpang Panam sudah selesai dibuat Kementerian PU. Insyaallah, awal tahun 2027 akan dilakukan ground breaking dan targetnya selesai pada tahun yang sama,” ungkapnya.

Seiring rencana dimulainya pembangunan fisik pada awal 2027, Pemprov Riau menargetkan seluruh proses pembebasan lahan dapat dimulai dan diselesaikan sepanjang 2026. Sejumlah penyesuaian desain juga telah diusulkan agar pembangunan lebih efisien.

“Kemarin kita minta agar DED-nya ada sedikit perubahan. Elevasinya tidak perlu terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang akan berdampak pada kebutuhan lahan yang lebih luas dan biaya pembebasan yang juga cukup besar,” jelasnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, Pelaksana Tugas Gubernur Riau menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau membentuk tim khusus. Tim ini akan melibatkan instansi terkait agar pembebasan lahan berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan.

Pembangunan Flyover Simpang Panam diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di salah satu simpul tersibuk di Kota Pekanbaru serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi kawasan. ***